KENAPA PEMBERANTASAN KORUPSI HARUS KITA DUKUNG

Sejauh ini upaya pemberatasan korupsi hanya menjadi urusan penegak hukum, dan sayangnya media hanya memuat ketika ada oknum atau tokoh yang tersangka atu terpidana kasus korupsi. Hal ini menyebakan gerakan anti korupsi sangat bersifat elitis, seperti berita seleberitis saja. Umumnya masyarakat, nyaris hanya mengambil sikap ’melihat’ dari kejauhan. Seolah itu menjadi urusan KPK dan penegak hukum semata. Benarkah demikian ?. Apakah korupsi terkait dengan harga sembako yang mahal, sulitnya mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang layak, dan berbagai fasilitas publik lainya yang baik dan yang seharusnya murah dapat diberikan kepada rakyat ?

Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam yang luar biasa banyak dan beragam. Kualitas sumber daya manusia Indonesia juga sudah relatif baik. Tetapi, kenapa kesejahteraan seolah masih jauh untuk diraih oleh rakyat dan bangsa kita. Angka kemiskinan tetap tinggi. Apa gerangan hubungannya dengan korupsi.

Dampak korupsi terhadap kehidupan masyarakat sangat jelas. Selain terhadap mentalitas dan budaya, yang sangat terasa langsung adalah ekonomi. Disektor pemerintahan menggunakan sumber daya milik negara tidak efisien. Dampak di bidang ekonomi adalah ”biaya tinggi”. Contoh praktis misalnya, pungutan liar. Di jalan raya, jelas mengakibatkan ongkos transportasi barang semakin mahal, yang tentunya oleh produsen akan dibebankan kepada konsumen alias masyarakat. ‘Ongkos sosial’ selalu harus ditanggung oleh rakyat dari adanya korupsi. Ilustrasi tersebut juga analog dengan masalah ekonomi kita secara nasional, yakni akibat korupsi ekonomi menjadi biaya tinggi, ekonomi dengan biaya tinggi menyebabkan rendahnya daya saing. Pendekatan berbagai survey tentang pemerintahan negara korup, umumnya digunakan indikator yaitu mutu pelayanan publik, country risk, dan daya saing negara secara keseluruhan.

Selama ini sebagian masyarakat memandang korupsi hanya dari sisi korupsi sebagai delik tindak pidana . Bahkan hanya yang memenuhi kriteria merugikan keuangan negara saja. Hal ini mendorong strategi pemberantasan yang sifatnya represif semata, sehingga tidak sampai pada akar masalahnya. Delik pidana dan menjatuhkan pidana terhadap koruptor, nampaknya tidak cukup memberi efek jera yang signifkan. Pemberantasan korupsi yang efektif menurut hemat kami, haruslah menyangkut struktural dan kultural. Sruktural melalui reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Pendekatan budaya adalah melalui pendidikan, membangun kesadaran yang menyeluruh dari semua kalangan dan masyarakat.

Karena itu, sudah semestinya kita semua mendukung metode yang diterapkan oleh KPK yakni metode holistik, meliputi 3 komponen: kenegaraan, swasta, dan masyarakat yang sinergis dalam upaya pemberantasan korupsi dengan sasaran: disektor kenegaraan harus lahir good public governance; disektor swasta harus lahir good corporate governance, dan di sektor masyarakat harus lahir good civil society governance.

Bahan bacaan : ceramah Antasari Azhar, Ketua KPK, 02/11/2008